Hak Istimewa Ojol Saat Corona

Illustrasi: Herra Frimawati

Pandemi COVID-19 belum juga menampakkan tanda akan berakhir tapi perekonomian masyarakat terus terpuruk. Dari data yang ada pusat persebaran COVID terbanyak di Indonesia terdapat di kota-kota besar. DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi dalam persebaran COVID di Indonesia. Tercatat pada 14 April, sebanyak 2.335 kasus positif, 163 sembuh, dan 243 meninggal dunia. Jumlah itu hampir setengah dari total kasus positif tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 4.839 kasus per 14 April.

Di tengah pandemi ini, banyak dari sektor perekonomian yang mengalami keterpurukan. Mulai dari sektor formal maupun nonformal. Pemerintah juga tengah mengupayakan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitaan ekonomi, mulai dari memberlakukan kartu prakerja, bantuan program keluarga harapan, bantuan kartu sembako dan terakhir Jokowi juga meluncurkan bantuan langsung tunai total 600 ribu rupiah untuk tiga bulan perkeluarga.

Ojol merupakan salah satu industri yang mengalami imbas buruk akibat pandemi ini. banyak dari mereka yang mengeluhkan kurangnya pendapatan. Selama pandmei makin sedikit orang yang menggunakan jasa mereka. Menjadi driver ojol di tengah pandemi ini termasuk pekerjaan yang berbahaya, karena sering melakukan kontak dengan orang. Mereka rawan terinfeksi virus dari orang lain. Namun, mereka tetap melakukan pekerjaannya demi kelangsungan hidupnya serta keluarga.

Di Indonesia masyarakat yang berprofesi sebagai ojol jumlahnya banyak. Menurut Igun Wicaksono, Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia dari meyebutkan bahwa per November 2019 jumlah pengemudi ojol mencapai 2,5 juta orang, dengan jumlah unduhan aplikasi mencapai 16 juta kali atau setara dengan 6,1 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Igun juga mengatakan bahwa total ojol di Jabodetabek bisa mencapai 50% total populasi mereka di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa jumlah ojek mendominasi di kota-kota besar.

Apa saja bantuan pemerintah untuk ojol?

Karena banyaknya jumlah ojol di Indonesia, membuat pemerintah berusaha untuk meringankan beban para driver ojol di tengah pandemi ini, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), penundaan kredit cicil bank, keringanan pembayaran lessing, penunjukan transportasi untuk pembelian sembako, kemudahan tes corona, potongan ongkos kirim dan paling terbaru yaitu dapat cashback 50% ketika mengisi BBM.

Staff Ahli Kemenko Perekonomian, Raden Edi Prio Prambudi menjelaskan relaksasi yang diberikan dimaksudkan untuk melonggarkan ketentuan perhitungan kolektibilitis kredit. Tambahan kebijakan lanjutan untuk dampak ekonomi COVID-19. Pertama relaksasi leasing motor untuk ojol, ujarnya dalam telekonferensi yang digelar HIPMI jumat (20/3/2020).

Ojol juga mendapatkan cashback 50% ketika mengisi BBM di pertamina. Hal ini disampaikan oleh Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero). Nicke mangatakan bahwa program ini bertujuan untuk meringankan beban hidup driver ojol saat pandemi COVID-19.

Namun dari sekian banyak keringanan yang diberikan pemerintah kepada ojol, apakah pemerintah lupa bahwa masih banyak sektor pekerjaan lain di Indonesia yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Seperti petani, perkebunan, nelayan dan pekerja di sektor informal lainnya. Mereka juga mengalami dampak yang luar biasa terhadap perekonomian akibat pandemi ini.

Petani misalnya, dalam situasi ini , butuh tani dan penggarap merasakan langsung dampak penurunan NTP (Nilai Tukar Petani) akibat virus corona. Walaupun begitu petani, nelayan harus tetap berproduksi demi kehidupan kita semua. Petani dan pekerjaan sektor informal lainnya juga wajib diapresiasi karena mereka juga ikut berjuang agar sumber pangan kita mencukupi.

Adakah bantuan dan kemudahan untuk pekerja di sektor informal lainnya?

Pemerintah menyediakan bantuak bagi masyarakat miskin dan pekerja informal yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 berupa program pemberian paket sembako dan BLT atau Bantuan Langsung Tunai sebanyak Rp 600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan ke depan. Itu mencakup keseluruhan pekerjaan sektor informal yang terkena dampak perekonomian yaitu petani, pedagang kaki lima, dan juga ojol.

Ketua Komisi IV DPR Ri, Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah memberikan bantuan khusus kepada buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan. Menurut Dedi, Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja virtual dengan Kementrian Pertanian, Kementrian Perikanan dan Kelautan, dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyepakati untuk melakukan realokasi anggaran. Sehingga dana-dana rutin di masing-masing kementrian dapat disisihkan dan dialokasikan menjadi dana bantuan sosial.

Jadi, selain mendapatkan upah dari pemilik sawah, Dedi berharap para petani bisa mendapatkan beras dari pemerintah. Sehingga produktivitas meningkat dan kebutuhan pangan negeri tetap terjaga. Namun sampai sekarang rencana tersebut belum terealisasikan.

Usaha pemerintah dalam memberikan bantuan selama selama pandemi memang sudah banyak, tetapi pemerintah terlalu terfokus kepada ojol, sehingga pekerjaan di sektor lain luput dari bantuannya. Jadinya pemerintah terkesan memanjakan ojol dibandingkan yang lainnya.

Memang di kota-kota besar banyak masyarakat yang berprofesi sebagai ojol, dan jumlah persebaran virus juga lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Tetapi pekerjaan mereka juga terkena imbas akibat pandemi COVID-19. Mereka juga butuh bantuan dari pemerintah demi terjaganya kelangsungan hidup di tengah pandemi.